Februari 28, 2024

Liputan6.com Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan CEO Port Projects Management & Development Co. Ltd (PPMDC) Adnan M.T Al-Saggaf saat melakukan kunjungan kerjanya ke Jeddah, Arab Saudi.

Pada pertemuan tersebut, Menhub memberikan kesempatan kepada PPMDC untuk bekerja sama dan berinvestasi di banyak bandara di Indonesia yang menggunakan penerbangan haji dan umrah.

PPMDC merupakan bandara pertama di Arab Saudi yang saat ini mengoperasikan Bandara Haji King Abdul Aziz di Jeddah.

“Kami membiayai dan menjalin kemitraan dengan operator bandara di Indonesia untuk mengembangkan bandara di Indonesia. Selain meningkatkan koneksi bandara haji dan umrah di Indonesia serta bandara di Jeddah dan Madinah, kata Menhub, Minggu (12/3/2023).

Budi Karya mengatakan saat ini ada beberapa bandara di Indonesia yang melayani penerbangan haji dan umrah.

“Di Indonesia, ada beberapa bandara embarkasi haji dan umrah yang bisa dikerjasamakan,” ujarnya. Investasi di Bandara Haji

Sementara itu, Kepala PPMDC Bapak Adnan M.T. Al-Saggaf menyatakan minatnya untuk berinvestasi di bandara haji dan umrah di Indonesia.

“Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dan sebagai pengelola Bandara Haji di Jeddah, Arab Saudi, PPMDC yakin dapat memberikan pengelolaan bandara haji dan umroh terbaik di Indonesia,” kata Adnan.

Sebagai informasi, PPMDC sudah menjalin kerja sama dengan Angkasa Pura 2 (AP 2) dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjajaki kerja sama pengoperasian dan pengembangan terminal haji dan umrah.

Pada tahun 2023, Indonesia akan memiliki 13 bandara untuk penerbangan haji dan enam hub haji untuk pertama kalinya.

Ke-13 bandara tersebut adalah: Sultan Iskandar Muda (BTJ/Banda Aceh), Kualanamu (KNO/Medan), Minangkabau (PDG/Padang), Hang Nadim (BTH/Batam), Mahmud Badaruddin II (PLM/Palembang), Soekarno Hatta (CKG ). ) /Cengkareng), Adi Suarmo (SOC/Solo), Juanda (SUB/Surabaya), Syamsudin Noor (BDJ/Banjarmasin), Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN/Balikpapan), Sultan Hasanuddin (UPG/Makassar), Lombok (LOP / Praya) dan Kertajati (KJT/Majalengka).

Keenam bandara embarkasi haji tersebut antara lain: Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Depati Amir Bangka Belitung, Radin Inten II Lampung dan Djalaluddin Gorontalo.

Indonesia semula diyakini memiliki posisi strategis yang dapat dimanfaatkan secara luas pada jalur perdagangan maritim domestik dan internasional. Mengingat besarnya potensi transportasi laut, minat banyak perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat.

Perusahaan lainnya adalah Abu Dhabi Ports Group (AD Ports), yang baru-baru ini mengakuisisi perusahaan pelayaran Indonesia PT Meratus Line dengan perkiraan nilai kesepakatan sebesar $2 miliar. Bahkan rencananya AD Ports juga akan mengelola pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Pengamat kelautan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai kehadiran AD Pelabuhan sebagai pemilik asing di sektor transportasi laut patut menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan pelaku industri pelayaran di Indonesia.

Pasalnya, hal ini seolah menjadi peringatan bahwa situasi perusahaan pelayaran Tanah Air sedang tidak stabil. Hakeng mengatakan situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang asing untuk masuk ke bisnis pelayaran atau maritim yang kesulitan mendapatkan uang.

“Seiring berjalannya waktu, perusahaan pelayaran bisa saja diambil alih oleh investor asing dan kita akan kesulitan mendapatkan kembali sahamnya. Ini terkait dengan pengelolaan perekonomian di sektor pelayaran yang seharusnya menjadi milik negara,” ujarnya, Rabu (29/11/2023). Prinsip CabotageHakeng berasumsi bahwa prinsip cabotage (undang-undang pelayaran dalam negeri yang memberikan hak penuh kepada pengirim barang lokal) harus dipertahankan untuk melindungi perusahaan pelayaran negara tersebut. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung pengembangan industri pelayaran.

Menurutnya, UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat, dimana setiap perusahaan pelayaran dalam negeri harus mampu berkembang secara mandiri, kompetitif dan profesional.

Dia mengatakan persaingan harus mendorong kesetaraan bagi pengusaha dari semua ukuran dan mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

“Jika semakin banyak perusahaan pelayaran asing yang masuk, ada kemungkinan tata kelola maritim Indonesia akan terganggu,” tegasnya.

Hakeng mengatakan, pengelolaan kapal tersebut juga bergantung pada ketersediaan kapal angkutan laut milik negara dan Indonesia. Kehadiran kapal ini penting bagi negara kepulauan terbesar di dunia karena berperan dalam mendukung kegiatan perekonomian dan bisnis dengan menghubungkan distribusi barang dan penumpang antar pulau.

“Perkembangan angkutan barang di Indonesia patut mendapat perhatian, dimana saat ini sebagian besar terkonsentrasi di wilayah barat. Perlu ada upaya bersama dari pemangku kepentingan lain seperti pertanian dan industri untuk menyeimbangkan pergerakan barang antara wilayah barat dan “timur Indonesia,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *