Februari 28, 2024

Jakarta – Kabar keberadaan pejabat paruh waktu ramai diperbincangkan masyarakat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap rencana pembentukan unsur baru dalam struktur ASN, yakni pejabat paruh waktu. PPPK.

PPPK paruh waktu ini merupakan konsep yang akan dibuat dalam rancangan undang-undang revisi UU ASN. Namun pembahasan teknis mengenai formasi, mekanisme penggajian dan lain sebagainya belum rampung sepenuhnya.

Sementara itu, Azwar Anas mengatakan PPPK paruh waktu ini akan menjadi solusi bagi 2,3 juta tenaga honorer yang akan berangkat pada 28 November 2023.

Jadi, bagaimana pegawai negeri sipil paruh waktu, yang juga dikenal sebagai pekerja paruh waktu, dibayar?

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkapkan gaji PPPK paruh waktu tersebut sesuai dengan jam kerja yang telah disepakati. Jadi gaji mereka tidak sama dengan PPPK penuh waktu saat ini.

“Jadi tidak mungkin gajinya sama, kalau sama lalu apa gunanya full time dan part time, karena konsep pemecatan pegawai honorer itu anggarannya tidak digelembungkan, pegawai honorer tidak meningkat. dipecat, maka solusinya adalah paruh waktu,” kata Guspardi kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2023.

Sedangkan formasi yang diperbolehkan masuk sebagai PPPK paruh waktu merupakan formasi yang selama ini digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk merekrut tenaga honorer. Misalnya supir, petugas kebersihan dan guru.

Ada beberapa, bisa jadi supir, cleaning service, dan bentuk kegiatan lainnya yang bisa dikaji oleh mereka yang menggunakan harga selama ini. Tidak semuanya pekerja kantoran, kata politikus Fraksi PAN itu.

Dengan PPPK paruh waktu ini, Guspar menyebut pemerintah bisa menghemat anggaran negara untuk belanja buruh.

“Ini win-win solution, kalau part-time pasti anggaran gajinya tidak sama dengan full-time, jadi akan meringankan APBN. Di satu sisi, para penerima penghargaan mendapat kepastian akan bekerja di pemerintahan. “Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan dalam revisi UU ASN,” ujarnya.

Selama ini proses rekrutmen PPPK dilakukan melalui https://register-sscasn.bkn.go.id/ mulai dari pendaftaran akun hingga pengumuman kelulusan. Namun, belum ada keterangan resmi mengenai rincian yang dibutuhkan pemerintah untuk lowongan PNS paruh waktu ini. Ketua DKPP: ​​Birokrasi memihak peserta pemilu sinyal bahaya mengancam demokrasi Ketua DKPP mengatakan, jika ada oknum birokrasi yang memihak salah satu peserta pemilu, ini sinyal bahaya mengancam sistem demokrasi dan tidak boleh dibiarkan. kabarbin.com.co.id 6 Desember 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *