Februari 28, 2024

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menguraikan tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit terkait dengan Kebijakan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan menyoroti permasalahan penting yang harus segera diatasi oleh Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), khususnya dalam hal verifikasi data ketahanan bumi dan persetujuan ISPO.

Airlangga mengatakan setidaknya ada tiga kendala besar ke depan, yakni potensi EUDR yang akan mengeluarkan produsen sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mengharuskan seluruh petani pemilik produk EUDR menyediakan pengiriman geografis pertaniannya. Data akan dilindungi tanpa jaminan hukum apa pun, dan EUDR akan mengelompokkan negara ke dalam tiga kategori, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi.

“Tentu kita ingin Indonesia tidak terlalu rentan. Oleh karena itu, isu keberlanjutan menjadi prioritas pemerintah,” kata Menteri Koordinator Airlangga pada Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam rangka HUT ke-23 Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). di Jakarta, Kamis (7/12) /2023.

Saat itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan misi bersama dengan Malaysia pada Mei 2023 untuk mengklarifikasi keberatan terhadap EUDR. Oleh karena itu, dibentuklah kelompok kerja gabungan Indonesia-Malaysia-UE untuk memastikan bahwa penerapan EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.

“Pemerintah menciptakan misi bersama. Saya pergi bersama Wakil Perdana Menteri Malaysia untuk mengetuk pintu Uni Eropa agar menghentikan mereka mengeluarkan peraturan yang berbau imperialisme tanaman. Makanya kita ingin mengedepankan kemampuan nasional, tegas Airlangga.

Lebih lanjut, terkait verifikasi data stabilitas tanah dan sertifikasi ISPO, Airlangga meminta agar kedua hal tersebut segera diselesaikan. Peningkatan sertifikasi ISPO ini signifikan karena implementasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat, dimana 107 sertifikat diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit skala kecil dengan luas 426.000 ha.

Rendahnya implementasi sertifikasi ISPO bagi produsen kelapa sawit skala kecil mendorong pemerintah untuk menerapkan perubahan peraturan dimana pemerintah akan mensubsidi biaya sertifikasi ISPO bagi produsen kelapa sawit skala kecil.

Bantuan tersebut meliputi kegiatan sertifikat pendaftaran tanaman usaha, pernyataan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, pelatihan sistem pengendalian internal, pendampingan, serta sertifikasi dan/atau monitoring.

Airlangga juga menegaskan, tim APKASINDO akan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait verifikasi data keberlanjutan tanah dan persetujuan ISPO dalam waktu satu bulan. “Semua materi pertemuan sudah siap dan hasilnya adalah kesejahteraan nyata bagi para petani. “800 ribu hektar, 300 ribu petani.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *