Februari 28, 2024

Liputan. com.com, Jakarta Pt. Bagaimana sistem dana manfaat PI 10% yang akan ditransfer dari PHR pada Desember 2023?

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang pemberian hak partisipasi 10% (sepuluh persen) dalam operasi migas PH telah mengatur komitmen PI 10% dari PHR kepada Provinsi Riau. . Dalam aturan tersebut diatur bahwa PI 10% harus dibayar oleh kontraktor KKS dari WK hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD tersebut disahkan dengan peraturan daerah (rugi) dan berbentuk perusada (100% pemerintah daerah) atau perseroan terbatas (minimal 99% dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisanya berkaitan dengan pemerintah daerah).

BUMD hanya mengelola 10% PI dan tidak dapat melakukan kegiatan komersial lainnya Apabila BUMD mengelola PI 10% dalam suatu WK atau mengelola WK atau kegiatan usaha lain selain perusahaan minyak dan hulu gas, BUMD dapat menunjuk Perusahaan Pertanggungjawaban Daerah (PPD).

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Riau membentuk BUMD yaitu PT Riau Petroleum (RP) dan setelah RP dibentuk PPD yaitu PT Riau Petroleum Rokan (RPR) yang mengelola 10% PI ROK WK.

Sekretaris Perusahaan PHR WK, Rocan Rudy Arifianto mengatakan bagi hasil produksi akan dialihkan untuk hak penyertaan sebesar 10%. Rudy mengatakan, pembayaran hak bagi hasil sesuai kesepakatan bersama dan pembagian perdana rencananya akan dilakukan pada Desember tahun ini.

Pengalihan PI 10% bagi hasil ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi BUMD sekaligus memberikan manfaat bagi daerah yang akan meningkatkan pendapatan daerah.

Tidak hanya itu, keterlibatan BUMD memungkinkan peningkatan kapasitas dan keahlian BUMD dan PPD dalam pengelolaan lapangan migas. PI 10% ini juga akan menjadi pendapatan baru bagi Riya Pradesh dan Distrik

Dalam Perjanjian Pengalihan PI 10% ditegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional migas di Rocan WA akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh PHR.

Sebagai pengelola WK Rocan, PHR terlebih dahulu akan membiayai kewajiban RPR yang mulai berlaku sejak tanggal pengalihan dan selanjutnya RPR wajib mengembalikan kepada PHR sejumlah yang sama yang diambil atau dipotong dari produksi. Itu adalah bagian dari RPR

Perjanjian tersebut juga mengatur kewajiban RPR untuk mendukung terciptanya iklim dan kondisi sosial yang menguntungkan bagi pengembangan minyak dan gas di RokanWC.

Apabila diminta oleh penyelenggara, RPR wajib membantu berbagai proses, termasuk percepatan proses perizinan atau perluasan kepada pemerintah daerah dan federal, sepanjang percepatan tersebut tidak melanggar ketentuan. .

Selama berlakunya Perjanjian Distribusi Produksi WK Rokan, RPR tidak diperkenankan untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10% atau melakukan aksi korporasi apapun yang akan mengubah kepemilikan karya di RPR.

Pencapaian sukses proses transfer PI 10% ini dikoordinasikan erat oleh beberapa pihak antara lain Pertamina, Pemprov Riya, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BUMD/PPD.

Dengan pengalihan PI 10% ke Provinsi Riau diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat dan pemerintah daerah serta mempererat kerjasama pengelolaan WK Rokan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *