Februari 27, 2024

JAKARTA – Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan peserta gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) untuk tidak membuat klaim palsu. Hal itu dikatakannya setelah adanya kemungkinan boikot terhadap produk lokal.

“Wakil Presiden khawatir boikot akan mengarah ke arah yang salah,” kata Masduki Bedloi, juru bicara Wakil Presiden di Jakarta. Gulir untuk informasi lebih lanjut.

Ia mengatakan, pemerintah berencana menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kementerian terkait seperti perdagangan, perindustrian, dan perekonomian. Pembahasan dalam pertemuan tersebut fokus pada pemaparan pedoman mengenai produk yang boleh diboikot.

Ia melanjutkan, karena khawatir gerakan boikot yang tidak tepat akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini menyangkut kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin timbul akibat gerakan boikot tersebut.

Oleh karena itu, kita harus memilih negara mana yang akan diboikot, negara mana yang pandai berdiplomasi, namun di sisi lain tidak menimbulkan korban yang tidak kita inginkan bersama-sama, ujarnya.

Wakil Ketua Komisi ke-8 DPR RI Ace Hasan Saidzeli menilai gerakan BDS bermula dari pelemahan perekonomian Israel. Gerakan tersebut merupakan bentuk simpati dan kemarahan masyarakat atas agresi militer Israel di tanah Palestina.

Namun dia menambahkan bahwa klarifikasi diperlukan mengenai produk yang diyakini terkait dengan Israel. Menurut dia, semua pihak harus menunjukkan identitasnya dengan jelas agar boikot terhadap produk dalam negeri tidak berhenti.

Dia mengatakan masyarakat akan memanfaatkan kebingungan mengenai produk-produk yang ada dalam daftar boikot untuk memenangkan persaingan. Kondisi ini, lanjutnya, pada akhirnya akan meyakinkan masyarakat bahwa produk yang benar-benar diproduksi secara lokal dianggap milik Israel.

“Tapi karena ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari beberapa persaingan dagang, padahal itu produk Israel, jadi mereka memanfaatkannya untuk menjatuhkannya,” ujarnya.

Salah satu korban amukan BDS adalah Aqua yang didiskreditkan sebagai produk yang terkait dengan Israel. Faktanya, Aqua merupakan produk yang seluruhnya terdiri dari tenaga kerja dan sumber daya Indonesia dan tidak terkait dengan aktivitas politik apapun, apalagi aneksasi Palestina oleh Israel.

Tanda-tanda digital kekerasan terhadap Aqua terekam di media sosial X terkait kampanye dengan tagar “tolak Aqua”. Tagar tersebut kemudian diperkuat di beberapa pemberitaan media untuk mengonfirmasi bahwa Aqua mendukung penjajahan Israel di Palestina.

Ace mengingatkan betapa pentingnya mendefinisikan secara jelas produk yang diboikot agar tidak digunakan oleh orang tertentu. Katanya, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai produk yang dapat menimbulkan berbagai kesalahpahaman.

“Misalnya produk ini sebenarnya merek lokal ya, 80 persennya produk buatan orang Indonesia, TKI, tapi karena itu diasumsikan dan muncul rumor bahwa itu adalah produk yang terkait dengan Israel. Kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut menurun. “Nah, karena tidak jelas apa hasil pemberitaan di media, selalu menggunakan kata dugaan dan sebagainya, sehingga merugikan,” ujarnya.

CEO Aprindo Roy N Mundy mengatakan pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar langkah yang dilakukan saat ini tidak menimbulkan persaingan tidak sehat. Jangan biarkan produk yang tidak terkait bergabung dengan produk yang menurut pesaing mendukung Israel, katanya.

“Yah, itu agak tidak sehat dari segi persaingan bisnis dan ekonomi kita,” ujarnya. AS masih ingin menormalisasi hubungan Saudi-Israel selama perang Gaza. kabarbin.com.co.id 8 Desember 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *