Februari 27, 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Agar perempuan terhindar dari jebakan pinjaman internet, perlu adanya bekal pengetahuan digital dan penggunaan telepon genggam. “Pengetahuan digital perlu kita kembangkan. Jadi bagaimana cara menggunakan smartphone untuk mencari penawaran?” Dengan pengetahuan digital kita masih kekurangan, karena dengan ponsel kemungkinan besar akan menggunakan aplikasi jika pengetahuan tersebut tidak ada. Anda. Jangan dibaca baik-baik, nanti terjebak distraksi,” kata Asisten Penasihat Ekonomi Inklusi Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Dewa Ayu Laksmi dalam diskusi strategi perlindungan ekosistem fintech perempuan yang dihadiri secara daring. di Jakarta, Selasa (5/12)./2023).

Ia mengatakan, berdasarkan statistik, perempuan yang menggunakan ponsel di Indonesia mencapai 65,09 persen, sedangkan laki-laki 68,41 persen. Dan karena 80,9 persen menggunakannya di rumah, maka menurut pekerjaan, 56,56 persen pengguna ponsel cerdas adalah perempuan dan 50 persen tidak bekerja.

Hutang online (pinjol) di kalangan perempuan disebabkan oleh kurangnya akses keuangan perempuan, seperti kepemilikan properti dan rekening tabungan yang bermasalah dalam urusan keuangan. Bahkan, Laksmi mengatakan, memiliki harta benda sangat penting bagi perempuan untuk bisa mandiri sehingga ketika keadaan berjalan baik, perempuan bisa hidup dan menyelesaikan permasalahan keuangannya.

“Saya menyadari bahwa perempuan, terutama di pedesaan, tidak punya uang. Oleh karena itu, mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini. “Jadi kalau dibekali tabungan, mereka akan menghadapi persoalan yang bertentangan dengan pimpinan, yaitu banyak yang dipotong Rp 15.000 setiap bulannya, kadang malah tidak mau,” ujarnya.

Perempuan mendapatkan pinjaman, kata Laksmi, karena mereka melihatnya sebagai cara singkat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keuangan mereka, dan tidak ada persyaratan ketat seperti mengambil pinjaman dari bank.

Pada tahun 2022, data angkatan kerja laki-laki mendominasi yaitu sebesar 86,37 persen, sedangkan perempuan 61,82 persen dan Laksmi mengidentifikasi kesenjangan yang membuat 30 persen perempuan tidak dapat bekerja. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya patriarki yang berlaku serta adanya hambatan tersembunyi bagi perempuan dalam meraih jabatan, pengambilan keputusan, dan hambatan dalam pengembangan karir.

Adanya kesenjangan tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai tingkat partisipasi serikat pekerja perempuan (TPAK) yang ditargetkan mencapai 55 persen sesuai rencana RPJMN tahun 2020-2024.

Jadi harapannya mereka punya kualitas dan kemampuan yang sama dengan laki-laki ya. Bahkan di beberapa bidang, perempuan lebih baik, lebih baik. Jadi, ini juga menjadi kendala lain, kata Laksmi.

Pada Bulan Fintech Nasional 2023, Laksmi berharap pihak terkait dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat khususnya perempuan agar tidak terjerumus dalam pinjaman ilegal yang diberikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *