Februari 27, 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil pemeriksaan Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 terhadap sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan pendapatan. kekurangan. , serta non-kinerja, non-kinerja, dan non-kinerja senilai Rp 18,19 triliun. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, dalam proses uji coba tersebut, lembaga bermaksud menyetor dan/atau memindahtangankan aset sebesar Rp 852,82 miliar.

“Meningkatkan pemantauan hasil pemeriksaan BPK bersama pemerintah merupakan bagian penting dalam meningkatkan dampak pemeriksaan terhadap proses akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka tata kelola yang baik,” ujarnya. (5/12/2023).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 memuat 134 hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022, meliputi 81 laporan keuangan kementerian/lembaga dengan 80 pendapat wajar tanpa pengecualian, dan pengecualian pendapat wajar serta laporan keuangan secara keseluruhan. . laporan negara. auditor yang mempunyai opini tidak bias.

Selain itu juga memiliki 40 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri dengan 33 konsep tidak memenuhi syarat, enam konsep pengecualian memenuhi syarat, dan satu konsep tidak memenuhi syarat. BPK juga telah mengkaji 542 laporan keuangan negara tahun 2022, serta empat laporan keuangan lembaga lainnya tahun 2022, yakni laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, laporan keuangan Badan Jasa Keuangan, dan laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan. , dan laporan keuangan Otoritas Pengelola Keuangan Haji.

Ikhtisar Hasil Ujian Semester I 2023 juga memuat dua hasil pemantauan kinerja yang mengangkat tema prioritas nasional penguatan stabilitas perekonomian. Pemantauan kinerja mencakup pengelolaan batubara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi sejak tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2022 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *